Takawa Buton, Beritakota Online -Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia ( LPPN-RI ) dan Laskar Anti Korupsi Indonesia ( LAKI ) korcam siontapina di sertai pimpinan redaksi Butonpos.com temui kepala OPD inspektorat Drs. Gandid Sioni Bungaya , 31 Desember 2024 pertanyakan mengenai BUMdes desa manuru' yang mempunyai isu dari masyarakat mengatakan bahwa hal tersebut tidak mempunyai laporan pertanggung jawaban keuangan bahkan direktur BUMdes manuru' di katakan ke luar daerah dan tidak bisa di hubungi.
LPPN-RI dan LAKI serta yang turut hadir dalam pertemuan itu ada juga pimpinan Redaksi Butonpos.com meminta inspektorat mengaudit desa Manuru' terkait hal yang di duga keberadaan dana BUMDES sekitar Rp. 300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) lebih tidak di ketahui peruntukannya atau dengan kata lain tidak ada laporan keuangannya.
Bahkan setelah di desak oleh LPPN-RI, LAKI dan pimpinan Redaksi Butonpos.com untuk audit desa manuru' kepala OPD inspektorat mengatakan harus ada bukti baru kita turun audit atau setidaknya bersurat di sertai data lengkap bahkan kepala OPD inspektorat mengatakan tidak semua desa di Audit, imbuh Gandid siona Bungaya
Yang menarik di sini adalah kenapa tidak semua desa di audit atau bahkan nanti ada laporan yang lengkap dari warga terkait adanya indikasi penyalah gunaan anggaran ? Itupun di mintai data lengkap temuan di lapangan ?
Seharunya di sini sebagai inspektorat harus mengaudit semua desa terkait laporan tahunan bukan hanya sekedar sample beberapa desa namun setelah di tanya apakah semua desa di audit mengenai dana BUMDES dan ADD kepala OPD mengatakan tidak semua desa / kelurahan / kecamatan di audit hanya bersifat sample saja, imbuh Drs. Gandid siona Bungaya
Pertemuan itu pun terkesan aneh karena kita di terima di ruangan kepala OPD BPKAD sebagai kepala OPD inspektorat ternyata beliau juga sebagai PLT di BPKAD Buton, lantas siapa yang akan mengawasi keuangan daerah jika dia sendiri yang menjadi PLT keuangan daerah ?
Dalam hal ini Pemda Buton harusnya pertimbangkan mengenai jabatan inspektorat dan kepala BPKAD Buton seharunya bukan orang yang sama agar siklus pengawasan anggaran daerah tetap berjalan sebagai mana mestinya dari inspektorat.
Laporan : Muh Hasyim
Editor : Moch Amir D/Umar Dany /Andi Eka/Andi A Effendy
